Pemerintah Kabupaten Banyumas — Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis

Tujuan: Meningkatnya literasi masyarakat dan meningkatnya tata kelola kearsipan (Renstra 2025–2029) • Periode: 2026–2027 • Pemilik risiko (level strategis): Kepala Dinas
Total Risiko
19
15 Operasional + 4 Fraud (draf preventif)
Prioritas Penanganan
7 · 5 · 7
7× Prioritas 1 (3 RO level ST + 4 fraud KHUSUS zero tolerance) · 5× Prioritas 2 · 7× Prioritas 3
Jadwal Penanganan
2 · 17
2 risiko target 2026 (S1-R4, S2-R4) · 17 risiko 2026–2027
Status Anggaran
3 · 16
3 risiko terdanai DAK non-fisik Perpusnas (TKM 1–3) · 16 risiko belum dihitung — menunggu perencanaan/FGD

Sasaran 1 — Meningkatnya Literasi Masyarakat

8 risiko: 3 Prioritas 1 (R1, R3, RF1 KHUSUS) · 2 Prioritas 2 (R4, R2) · 3 Prioritas 3 (TKM 1–3)

S1-R1Sangat TinggiPrioritas 1Buka lembar kerja →
“Layanan perpustakaan belum menjangkau tingkat kecamatan akibat belum dialokasikannya anggaran pembangunan sarana, prasarana, dan tenaga pengelola”
Akar Penyebab
Belum ada alokasi anggaran pembangunan sarana, prasarana, dan tenaga pengelola perpustakaan kecamatan.
Uraian Penanganan
  1. Penyusunan kajian kebutuhan perpustakaan kecamatan;
  2. Pengusulan alokasi anggaran pembangunan tahap awal dalam RKPD/APBD;
  3. Penyelenggaraan layanan alternatif sementara: perpustakaan keliling & pojok baca kecamatan.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Perpustakaan
Indikator Penanganan
  • Kajian kebutuhan tersusun;
  • Usulan anggaran masuk RKPD;
  • Titik layanan alternatif beroperasi.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD
S1-R3Sangat TinggiPrioritas 1Buka lembar kerja →
“Layanan koleksi digital belum tersedia pada sebagian besar perpustakaan akibat belum dialokasikannya anggaran pengadaan platform dan e-book”
Akar Penyebab
Belum ada alokasi anggaran platform digital & e-book; sebagian besar perpustakaan belum memiliki koleksi digital.
Uraian Penanganan
  1. Penyusunan kajian kebutuhan platform & e-book;
  2. Pengadaan platform perpustakaan digital daerah;
  3. Akuisisi e-book prioritas (muatan lokal, pendidikan);
  4. Pelatihan SDM pengelola layanan digital;
  5. Sementara memanfaatkan kerja sama aplikasi nasional (iPusnas).
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Perpustakaan
Indikator Penanganan
  • Kajian kebutuhan tersusun;
  • Platform perpustakaan digital terbangun;
  • Judul e-book tersedia;
  • Jumlah pengguna layanan digital.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD
S1-RF1DRAF PREVENTIFSedangPrioritas 1 KHUSUSBuka lembar kerja →
“Terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan”
Akar Penyebab
Celah verifikasi kegiatan DAK non-fisik/APBD (potensi kegiatan fiktif, mark-up, SPJ tidak sesuai; verifikasi kegiatan virtual sulit). Dinyatakan tegas: ini potensi preventif, bukan temuan.
Uraian Penanganan
  1. Penandatanganan pakta integritas pengelola kegiatan;
  2. Verifikasi berlapis (daftar hadir + dokumentasi + bukti luaran);
  3. Reviu APIP atas SPJ DAK non-fisik;
  4. Penyediaan kanal pengaduan/whistleblowing.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Perpustakaan
Indikator Penanganan
  • Pakta integritas ditandatangani;
  • 100% kegiatan DAK NF terverifikasi berlapis;
  • Reviu APIP dilaksanakan;
  • Kanal pengaduan tersedia.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD
S1-R4TinggiPrioritas 2Buka lembar kerja →
“Perpustakaan yang telah berdiri tidak beroperasi (mati suri) akibat ketiadaan tenaga pengelola dan anggaran operasional”
Akar Penyebab
Ketiadaan tenaga pengelola dan anggaran operasional rutin perpustakaan.
Uraian Penanganan
  1. Pendataan & verifikasi status seluruh perpustakaan;
  2. Penempatan tenaga pengelola prioritas;
  3. Pengalokasian anggaran operasional rutin;
  4. Pembinaan & monitoring berkala;
  5. Skema konsolidasi/relokasi unit yang tidak viable.
Jadwal
2026
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Perpustakaan
Indikator Penanganan
  • Data status perpustakaan valid;
  • Perpustakaan direvitalisasi dan beroperasi kembali;
  • Anggaran operasional tersedia.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD
S1-R2SedangPrioritas 2Buka lembar kerja →
“Perpustakaan khusus OPD tidak berkembang akibat belum dialokasikannya anggaran pengadaan sarana prasarana dan tenaga pengelola”
Akar Penyebab
Belum ada alokasi anggaran sarana prasarana & tenaga pengelola perpustakaan khusus OPD.
Uraian Penanganan
  1. Pendataan & pemetaan OPD yang belum memiliki perpustakaan khusus;
  2. Penyusunan standar/pedoman + pembinaan perpustakaan khusus;
  3. Pengusulan anggaran bertahap;
  4. Optimalisasi perpustakaan daerah sebagai hub layanan.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Perpustakaan
Indikator Penanganan
  • Peta kebutuhan tersusun;
  • Pedoman terbit;
  • Jumlah OPD terbina.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD
S1-TKM1SedangPrioritas 3Buka lembar kerja →
“Rendahnya realisasi kegiatan pembudayaan kegemaran membaca (14 dari 115 lokus)”
Akar Penyebab
Sub-kegiatan sosialisasi budaya baca tersendat: 14/115 lokus terealisasi; serapan 1,32% (risiko eksekusi).
Uraian Penanganan
  1. Pemetaan 115 lokus prioritas per triwulan;
  2. Percepatan koordinasi pelaksanaan kegiatan;
  3. Monitoring bulanan serapan DAK non-fisik;
  4. Integrasi dengan layanan inklusi sosial perpustakaan.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Perpustakaan
Indikator Penanganan
  • Jumlah lokus terealisasi;
  • % serapan DAK non-fisik;
  • Laporan monitoring triwulanan.
Kebutuhan Anggaran
DAK non-fisik Perpusnas s.d. 2027
S1-TKM2SedangPrioritas 3Buka lembar kerja →
“Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan dan belum meratanya pelaporan kunjungan”
Akar Penyebab
Kunjungan 87.722 dari 1.177.000; pelaporan belum merata (SIMANTAP belum diterapkan semua unit).
Uraian Penanganan
  1. Percepatan penerapan SIMANTAP ke seluruh perpustakaan;
  2. Aktivasi layanan perpustakaan;
  3. Promosi gemar membaca berkelanjutan.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Perpustakaan
Indikator Penanganan
  • % perpustakaan menerapkan SIMANTAP;
  • Pengunjung tercatat per triwulan.
Kebutuhan Anggaran
DAK non-fisik Perpusnas + APBD
S1-TKM3SedangPrioritas 3Buka lembar kerja →
“Kegiatan pembudayaan kegemaran membaca yang bersifat seremonial dan tidak berkelanjutan”
Akar Penyebab
Kegiatan bertumpu pada lomba (366% overachieved) — seremonial, tidak membangun kebiasaan membaca harian.
Uraian Penanganan
  1. Desain ulang program berorientasi kebiasaan (tantangan membaca, klub baca);
  2. Lomba diposisikan sebagai pintu masuk, bukan tujuan;
  3. Survei mini kegemaran membaca berkala.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Perpustakaan
Indikator Penanganan
  • Program berbasis kebiasaan berjalan;
  • Hasil survei mini kegemaran membaca.
Kebutuhan Anggaran
DAK non-fisik Perpusnas s.d. 2027

Sasaran 2 — Meningkatnya kualitas pengelolaan kearsipan sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan

8 risiko: 3 Prioritas 1 (R2, RF1 KHUSUS, RF2 KHUSUS) · 2 Prioritas 2 (R1, R3) · 3 Prioritas 3 (R4, R5, KA1)

S2-R2Sangat TinggiPrioritas 1Buka lembar kerja →
“Pengelolaan arsip dinamis pada perangkat daerah belum sepenuhnya sesuai NSPK kearsipan akibat keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM kearsipan (arsiparis)”
Akar Penyebab
Keterbatasan jumlah & kompetensi SDM kearsipan; belum tersedia formasi arsiparis yang memadai.
Uraian Penanganan
  1. Analisis kebutuhan arsiparis per perangkat daerah;
  2. Advokasi formasi & pengangkatan arsiparis;
  3. Diklat/bimtek teknis kearsipan;
  4. Pendampingan penerapan NSPK kearsipan.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
Indikator Penanganan
  • Dokumen analisis kebutuhan tersusun;
  • Jumlah arsiparis bertambah;
  • Peserta diklat;
  • % perangkat daerah sesuai NSPK meningkat.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD
S2-RF1DRAF PREVENTIFSedangPrioritas 1 KHUSUSBuka lembar kerja →
“Hilangnya arsip sebagai bahan pertanggungjawaban akibat pemusnahan/penghilangan arsip secara sengaja tidak sesuai ketentuan”
Akar Penyebab
Potensi oknum memusnahkan/menghilangkan arsip bernilai lestari untuk menghilangkan barang bukti. Dinyatakan tegas: ini potensi preventif, bukan temuan.
Uraian Penanganan
  1. Penegakan prosedur pemusnahan berlapis + JRA;
  2. Larangan mutlak memusnahkan arsip statis;
  3. Daftar pemusnahan terdokumentasi & dapat diaudit;
  4. Reviu APIP berkala.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
Indikator Penanganan
  • 100% pemusnahan melalui persetujuan berlapis;
  • Daftar pemusnahan terdokumentasi;
  • Reviu APIP berkala.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD
S2-RF2DRAF PREVENTIFSedangPrioritas 1 KHUSUSBuka lembar kerja →
“Nilai hasil pengawasan kearsipan internal menjadi tidak valid akibat manipulasi hasil pengawasan”
Akar Penyebab
Subjektivitas/kepentingan dalam penilaian menyebabkan nilai tidak mencerminkan kondisi riil perangkat daerah. Dinyatakan tegas: ini potensi preventif, bukan temuan.
Uraian Penanganan
  1. Pelaksanaan pengawasan oleh tim kolegial (bukan perorangan);
  2. Instrumen penilaian baku berbasis bukti dukung;
  3. Reviu berjenjang hasil pengawasan;
  4. Kertas kerja pengawasan terdokumentasi & dapat diaudit.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pengawasan Kearsipan
Indikator Penanganan
  • Instrumen penilaian disahkan;
  • 100% hasil melalui reviu berjenjang;
  • Kertas kerja terdokumentasi.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD
S2-R1TinggiPrioritas 2Buka lembar kerja →
“Arsip statis perangkat daerah tidak terselamatkan ke lembaga kearsipan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akibat belum optimalnya pembinaan dan pengawasan kearsipan oleh Dinarpusda selaku LKD”
Akar Penyebab
Pembinaan & pengawasan kearsipan oleh LKD belum optimal (realisasi pengawasan 0% s.d. TW II; 50% perangkat daerah sesuai NSPK).
Uraian Penanganan
  1. Pendataan arsip statis potensial di perangkat daerah;
  2. Penyusunan jadwal/program akuisisi arsip statis;
  3. Intensifikasi pembinaan & pengawasan kearsipan;
  4. Fasilitasi berita acara + daftar arsip pada tiap serah terima.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
Indikator Penanganan
  • Peta arsip statis tersusun;
  • Jumlah arsip diakuisisi ke LKD;
  • Berita acara + daftar arsip lengkap.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD
S2-R3TinggiPrioritas 2Buka lembar kerja →
“Arsip negara pada perangkat daerah rusak atau hilang akibat sarana penyimpanan arsip yang belum memenuhi standar dan pengamanan yang belum memadai”
Akar Penyebab
Sarana penyimpanan arsip belum memenuhi standar; belum ada alokasi anggaran khusus (program perlindungan bencana Rp500 ribu).
Uraian Penanganan
  1. Pendataan kondisi sarana penyimpanan arsip;
  2. Penyusunan standar/pedoman sarana penyimpanan;
  3. Pengusulan anggaran bertahap (prioritas: pintu darurat & kontrol akses record center LKD);
  4. Alih media arsip prioritas.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
Indikator Penanganan
  • Data kondisi sarana valid;
  • Pedoman terbit;
  • Sarana prioritas terpenuhi;
  • Arsip dialihmediakan.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD
S2-R4SedangPrioritas 3Buka lembar kerja →
“Pemusnahan arsip pada perangkat daerah tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan akibat belum tersedianya persetujuan pemusnahan dan pedoman/SK Bupati tentang penyerahan arsip statis”
Akar Penyebab
Belum ada persetujuan pemusnahan (Bupati/Kepala ANRI) & SK Bupati tentang penyerahan arsip statis; pagu sub-kegiatan Rp246.600.
Uraian Penanganan
  1. Penuntasan prosedur pemusnahan arsip yang berjalan;
  2. Penyusunan & pengusulan SK Bupati tentang penyerahan arsip statis;
  3. Sosialisasi JRA & prosedur pemusnahan ke perangkat daerah.
Jadwal
2026
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
Indikator Penanganan
  • SK Bupati terbit;
  • Pemusnahan arsip sesuai ketentuan;
  • Perangkat daerah tersosialisasi JRA.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD
S2-R5SedangPrioritas 3Buka lembar kerja →
“Arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat ditemukan kembali secara cepat dan tepat akibat perangkat daerah belum menyusun daftar arsip dan pengolahan informasi arsip”
Akar Penyebab
Perangkat daerah belum menyusun daftar arsip & pengolahan informasi arsip; temuan audit berulang; realisasi pengawasan 0%.
Uraian Penanganan
  1. Bimtek penyusunan daftar arsip;
  2. Pendampingan penataan arsip (provenance & original order);
  3. Penguatan SIKN/JIKN;
  4. Intensifikasi pengawasan arsip dinamis.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
Indikator Penanganan
  • Perangkat daerah memiliki daftar arsip;
  • SIKN/JIKN berfungsi;
  • % perangkat daerah sesuai NSPK meningkat.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD
S2-KA1SedangPrioritas 3Buka lembar kerja →
“Kegagalan penyelamatan arsip statis pada saat terjadi bencana akibat depot arsip statis belum memiliki pintu darurat”
Akar Penyebab
Belum dianggarkannya pembangunan pintu darurat depot arsip statis pada TA 2026.
Uraian Penanganan
Jangka pendek:
  1. Pengadaan APAR;
  2. Penyusunan SOP evakuasi arsip;
  3. Penataan jalur evakuasi alternatif;
  4. Simulasi evakuasi berkala.
Jangka menengah:
  1. Pengusulan anggaran pembangunan pintu darurat.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
Indikator Penanganan
  • APAR tersedia;
  • SOP evakuasi disahkan;
  • Jalur evakuasi tertata;
  • Simulasi ≥ 1×;
  • Usulan anggaran masuk perencanaan.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD

Sasaran 3 — Meningkatnya Pemanfaatan Perpustakaan untuk Literasi

3 risiko: 1 Prioritas 1 KHUSUS (RF1) · 1 Prioritas 2 (R1) · 1 Prioritas 3 (R2)

S3-RF1DRAF PREVENTIFSedangPrioritas 1 KHUSUSBuka lembar kerja →
“Capaian indikator menjadi tidak valid akibat manipulasi data kunjungan dan layanan perpustakaan”
Akar Penyebab
Pelaporan belum terstandarisasi sehingga membuka peluang pencatatan tidak sesuai kondisi riil. Dinyatakan tegas: ini potensi preventif, bukan temuan.
Uraian Penanganan
  1. Penetapan standar definisi & tata cara pencatatan data kunjungan;
  2. Validasi silang SIMANTAP vs bukti fisik triwulanan;
  3. Verifikasi sampling ≥ 2×/tahun;
  4. Audit data berkala.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Perpustakaan
Indikator Penanganan
  • Standar ditetapkan & disosialisasi;
  • Validasi silang triwulanan berjalan;
  • Sampling 2×/tahun;
  • Audit 1×/tahun.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD
S3-R1TinggiPrioritas 2Buka lembar kerja →
“Rendahnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, dan unit layanan perpustakaan masyarakat”
Akar Penyebab
Perpustakaan desa 0 pengunjung (rekap 30-09-2026); pelaporan belum merata; faktor lapangan: koleksi, jam layanan, dan program yang kurang menarik.
Uraian Penanganan
  1. Program literasi rutin terjadwal di perpusdes & TBM;
  2. Pembenahan koleksi sesuai minat masyarakat;
  3. Penataan jam layanan yang aksesibel;
  4. Penertiban pelaporan via SIMANTAP;
  5. Advokasi keberlanjutan pendanaan.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Perpustakaan
Indikator Penanganan
  • Kegiatan literasi rutin per perpusdes;
  • Pertumbuhan kunjungan;
  • 100% unit melapor via SIMANTAP;
  • Koleksi bertambah.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD
S3-R2SedangPrioritas 3Buka lembar kerja →
“Tidak bertambahnya jumlah perpustakaan sesuai SNP di Kabupaten Banyumas”
Akar Penyebab
Rasio 0,59 stagnan; 0 perpustakaan kecamatan; lambatnya penambahan perpustakaan sesuai SNP.
Uraian Penanganan
  1. Pemetaan kebutuhan pendirian perpustakaan prioritas;
  2. Percepatan pendataan & pembinaan perpustakaan menuju SNP;
  3. Fasilitasi pendirian perpustakaan desa baru.
Jadwal
2026–2027
Penanggung Jawab
Kepala Bidang Perpustakaan
Indikator Penanganan
  • Dokumen pemetaan tersusun;
  • Perpustakaan baru terdata sesuai SNP;
  • Rasio ≥ 0,60.
Kebutuhan Anggaran
Belum dihitung — diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD

Catatan & Keterangan

  1. Skor kemungkinan (K) × dampak (D) pada setiap risiko merupakan penilaian awal analis; finalisasi melalui FGD/kuesioner (modus).
  2. Selera risiko (risk appetite) ditetapkan oleh pimpinan.
  3. Kebutuhan anggaran yang berstatus Belum dihitung diisi sesuai perhitungan kebutuhan pada tahap perencanaan/FGD.
  4. Empat risiko fraud (kode RF) berstatus DRAF PREVENTIF: belum ada indikasi/kejadian. Kategori fraud memakai pendekatan zero tolerance — wajib ditangani dan mitigasi dirancang, berapa pun skornya. Draf disesuaikan/dihapus berdasarkan hasil desk risiko fraud dan keputusan FGD.

Sumber acuan: SE Bupati Banyumas No. 000.7/2227/VI/2026 beserta Lampiran I (Tabel 2/3/4/5) • Renstra Dinarpusda 2025–2029 • Renja Perubahan Dinarpusda 2026 • Buku Panduan Aplikasi MRPN.